 |
| Mahasiswa USU sedang melakukan orasi di depan Pendopo USU, Selasa (24/3) - Foto: Apriani Pratiwi |
Gardamedia.org Belum sampai setahun pemerintahan presiden Joko Widodo terlaksanakan, para mahasiswa, terutama mahasiswa USU turun lapangan untuk melakukan aksi “Evaluasi Sang Presiden”. Orasi yang dilakukan Mahasiswa USU di Pendopo, Selasa (24/3) guna mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi.
Dalam aksinya, kritikan Jokowi dinilai dari beberapa sektor, terutama dalam kebijakan ekonomi, pendidikan dan hukum. Ditengah-tengah penderitaan masyarakat, harga BBM naik, pendidikan rendah, dan biaya kesehatan yang mahal, aksi ini juga dilakukan untuk menentukan masa depan Indonesia, ungkap Jefri wanda, Gubernur Fisip USU saat melakukan orasi.
Selain dari segi ekonomi, kritikan berlanjut dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu mengenai beasiswa PPA yang akan dihapuskan.
Rahmat Akbar, sekretaris UKMI ad-Dakwah USU, yang juga merupakan salah satu peserta yang berasal dari Fakultas Ekonomi, mengatakan beasiswa PPA sangat membantu bagi seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa yang berasal dari daerah untuk menuntut ilmu disini. Kalau mahasiswa hanya mengharapkan bidikmisi sebagai beasiswa, itu kurang tepat. Sementara beasiswa PPA banyak sekali dipakai oleh para mahasiswa yang benar-benar orang kecil, makanya dari segi pendidikan, kebijakan yang diambil presiden Jokowi sangat berpengaruh, tuturnya.
Orasi ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa USU. Jefri Wanda, mengatakan bahwa USU sudah ketinggalan jauh dengan universitas lainnya. Jakarta sudah turun, begitu juga dengan Malang dan Pekanbaru.
Kritikan berlanjut dari segi hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak aturan yang harus ditaati. Hukum sebagai wadah keadilan rakyat dan pemerintah memiliki pondasi-pondasi yang kuat sehingga tidak tergoyahkan.
Reihan, selaku sekretaris umum Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, memaparkan hal yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa untuk menyuarakan rakyat ada dua cara. Pertama, menyatakan aksi bahwa mahasiswa sebagai bagian dari rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, membuat artikel-artikel di media sosial bahwa kebijakan pemerintah itu adalah pemerintahan yang bobrok, tuturnya yang juga merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum. Reihan berharap semoga pemerintahan presiden Jokowi bisa menegakkan hukum dengan adil.
Presiden Mahasiswa USU, Brilian A Rasyid, juga berharap Presiden Jokowi harus lebih evaluasi lagi dan lebih respon terhadap negara kita yang sekarang karut marut.
“Kita harus mengevaluasi, kita harus memonitoring, kita harus mengkritisi, karena itu lah tugasnya mahasiswa” lanjutnya saat ditanya tentang apa yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia.
Penulis: Apriani Pratiwi
Editor : Ama Marini
Editor : Ama Marini