KRITIK UNTUK METROTV
Oleh: Khairullah bin Mustafa Ustman
Melalui media massa/elektronik setiap manusia bisa mendapat informasi yang menyangkut dirinya, orang lain, maupun lingkungannya.
Media massa/elektronik atau Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada 1920-an, untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Yang mengubah kemampuan penyimpanan dan penyampaian ilmu pengetahuan, dalam bentuk yang dapat dibaca/lihat/dengar/ oleh jutaan orang. (http://Sutisna.com/pendidikan/media-pendidikan/media-massa-1/)
Televisi merupakan media audio visual (penyatuan gambar dan suara) yang mampu memberikan informasi utama secara cepat, lebih murah, dan lebih menarik perhatian masyarakat luas.
MetroTv sebagai salah satu televisi di Indonesia mengkhusukan sasaran khalayaknya pada golongan menengah keatas, kaum akademis, dan kalangan elit politik. Sekarang mencoba memfokuskan pada berita perkembangan politik praktis pengusung Jokowi-JK, semacam Tv baru pemerintahan dan membawa-bawa nama rakyat. Meskipun MetroTv tetap lebih mengutamakan tayangan politik, ekonomi, yang mendidik dibandingkan hiburan. Dulu, hampir seluruh tayangan yang mereka sajikan, merupakan koreksi terhadap lembaga pemerintahan. Sekarang, MetroTv menjadi media massa/elektronik yang membenarkan “mengawal” pelaksanaan program pemerintah Jokowi-JK dan kabinet kerjanya serta KIH. Dan tentunya, mencerca dengan halus “mencibir” lawan politik KIH alias KMP. Andai Surya Paloh Ketum NasDem tak ke KIH ataupun KMP.
Kini, pemberitaannya tak lebih dari racikan-racikan dan semakin mengukuhkan “Dunia Pertelevisian Panggung Sandiwara”, panggung parodi penderitaan rakyat yang hanya disebut-sebut pra dan pasca menang dari pemilu besar bernama Pilpres.
Tayangan pemberitaan yang disiarkan oleh stasiun MetroTv ini semula terkesan seperti acara televisi pada umumnya, namun konsep agenda setting dan framing yang dibuat oleh MetroTv membuat tayangan pemberitaannya berbeda dan jauh lebih menarik. Contoh: Situasi dalam tayangan yang menggambarkan situasi sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya dikuasai “dirongrong” oleh KMP yang notabene pendukung Prabowo-Hatta. Ataupun, tayangan pembalikan meja di sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang seolah-olah kesalahan “mutlak” Pimpinan DPR-RI (tergabung dalam KMP) yang menolak usulan nama PPP versi Asrul Azwar dan “menegaskan” hanya menerima versi SDA.
Pemberitaanya dikonsep dan selalu menghadirkan narasumber-narasumber (Pakar Politik/ Pengamat Tata Negara), yang padahal bagian dari Tim Transisi Jokowi-JK. Atau mereka yang telah mendapatkan jatah kue untuk berstatement. Pembawa acara berita juga biasanya dipandu seorang yang mahir memotong pembicaraan lawan (narasumber KMP), ketika mereka berhasil meyanggah suatu sorotan kasus yang dilimpahkan sebagai kesalahan mereka.
Program seperti itu tidak hanya guyonan bagi mereka yang berpikir dan juga lelucon semata. perlu kiranya kritikan yang disampaikan kepada MetroTv oleh para pengamat media juga KPI sendiri. Hingga pesan pemberitaan terutama carut-marut di bidang politik yang disampaikan tersebut tidak menimbulkan masalah ketimpangan “berat sebelah dalam mengangkat berita”. Apalagi orang awam yang tidak mengerti. Mereka hanya akan melahap setiap tayangan yang isu-isunya sedang hangat di kalangan masyarakat.
Seharusnya pun mahasiswa/i Ilmu Komunikasi juga memiliki kepekaan khusus terhadap permasalahan ini. Juga mahasiswa/i fakultas yang erat hubungannya dengan kondisi politik yang sedang terjadi. Sebab informasi politik merupakan hal penting yang dapat mendukung setiap mahasiswa/i dalam dunia pendidikan yang sedang dijalaninya, dan bukan menyalah artikulasikan.
Setiap mahasiswa/i sudah harus terlibat dan kritis dengan dunia pemberitaan, meskipun ruang lingkupnya masih terbatas yaitu sekedar mengutuki dan memberi mosi tidak percaya. Hingga akhirnya, melatih mahasiswa/i menjadi pelaku-pelaku politik jua, yang memiliki perhatian khusus kepada setiap tayangan yang membahas politik.
Tayangan pemberitaan tersebut bisa menambah pengetahuan tentang kondisi sosial dan politik yang marak terjadi di Indonesia. Namun, agenda setting dan framing mampu berpengaruh terhadap salah pengertian akan kebenaran suatu peristiwa politik yang terjadi. Bahkan, keapatisan mereka dalam memahami politik yang kini telah pecah kongsi A kongsi B.[]